Chapter 2 Tax

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Latar Belakang Perpajakan

—  Official Assesment

◦   Memberikan wewenang kepada Petugas Pajak untuk menghitung jumlah pajak yang seharusnya terhutang dari seorang Wajib Pajak.

—  Self Assesment

◦     Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pemeriksaan Pajak

—  Pasal 29 UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP)

◦       Pasal 29 ayat (1) UU KUP:

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Pajak

—  Peraturan Menteri Keu  Nomor: 199/PMK.03/2007

—  Peraturan Menteri Keu Nomor: 82/PMK.03/2011

Pemeriksaan Pajak

—  Pasal 1 angka 2 PMK 199/PMK.03/2007

◦       menghimpun dan mengolah

◦       data, keterangan dan/atau bukti

◦       objektif dan profesional

◦       menguji kepatuhan

◦       melaksanakan ketentuan peraturan perundang-udangan

Pemeriksaan Pajak

—  Pasal 3 ayat (2) PMK 199/PMK.03/2007

◦       Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) à wajib diperiksa

—  Pasal 3 ayat (3) PMK 199/PMK.03/2007

◦   SPT lebih bayar

◦   SPT rugi

◦   Tidak menyampaikan SPT/terlambat menyampaikan                                            

◦   Penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi

◦   Risk Based Selection

===èdapat diperiksa

Pemeriksaan Pajak

—  Pasal 30 ayat (2) PMK 199/PMK.03/2007

◦       Pemberian NPWP secara jabatan

◦       Penghapusan NPWP

◦       Pengukuhan/pencabutan PKP

◦       Pengajuan keberatan                   

◦       Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak

◦       Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil

===èdapat diperiksa

Pemeriksaan Pajak

—  Pemeriksaan Lapangan

◦       tempat kedudukan

◦       tempat kegiatan usaha

◦       tempat tinggal WP

◦       ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak

—  Pemeriksaan Kantor

◦       dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak

Penyidikan

—  Pasal 1 angka 31 UU No. 28 Tahun 2007

◦       Tindakan oleh penyidik

◦       Mencari/mengumpulkan bukti

◦       Untuk membuat terang

◦       Menemukan tersangka

Penyidikan

—  Berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

—  Memelihara/meningkatkan sikap terpuji

—  Membawa tanda pengenal dan surat perintah

—  Dapat dibantu oleh petugas pajak lain

—  Penyidikan berdasarkan Laporan Bukti Permulaan dan Surat Perintah Penyidikan

—  Harus membuat Laporan dan Berita Acara

Surat Ketetapan Pajak

—  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

◦       surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar

◦       Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar à sanksi 2% sebulan (maksimum 24 bulan)

◦       SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan à sanksi 100% dari PPh yang kurang/tidak disetorkan

◦       Berdasarkan hasil pemeriksaan, PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen) à 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar

Surat Ketetapan Pajak

—  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

◦       surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan

◦       ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan à sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak.

Surat Ketetapan Pajak

—  Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

◦       surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang

◦       Apabila jangka waktu pengembalian lebih dari 1 (satu) bulan maka pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak Surat Ketetapan Pengembalian Pajak diterbitkan sampai dengan saat dilakukan pengembalian

Surat Ketetapan Pajak

—  Surat Ketetapan Pajak Nihil

◦       surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

Keberatan dan Banding

—  Keberatan atas:

◦     SKPKB

◦     SKPKBT

◦     SKPLB

◦     SKPN

◦     Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Keberatan dan Banding

—  Diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia

—  Mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan

—  Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak

—  Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan

—  Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Keberatan dan Banding

—  Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan

—  Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar

—  Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

Keberatan dan Banding

—  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan

—  Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

—  Paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima

—  Dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut

—  Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Pengadilan Pajak

—  Gugatan

◦   Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang

◦   penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

—  Banding

◦     Surat Keputusan Keberatan

Pengadilan Pajak

—  Putusan:

◦     Menolak

◦     Mengabulkan sebagian atau seIuruhnya

◦     Menambah Pajak yang harus dibayar

◦     Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung

◦     Membatalkan

Peninjauan Kembali Pajak

—  Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung

—  Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak

—  Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak

Kuis

PT Asal Jadi melaporkan SPT Masa PPN Oktober 2010 menyatakan lebih bayar dan dikompensasikan untuk masa pajak November 2010. Setelah dilakukan pemeriksaan, untuk masa pajak Oktober 2010 seharusnya tidak lebih bayar. Surat Ketetapan apa yang akan diterbitkan untuk PT Asal Jadi? Jelaskan.

Pengantar Perpajakan

Buat temen - temen yang mau  belajar perpajakan, berikut rangkuman saya dari pengalaman kerja dan beberapa materi kuliah PPAk. Semoga membantu temen- temen.

Jangan lupa kasih komen biar saya juga semangat share lagi.

                                                                     TAXATION

Definisi

—  Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

—  Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

—  Fungsi Budgetair

— yang disebut pula sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

—  Fungsi Regulerend

— yang disebut pula sebagai fungsi mengatur/alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur/alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan

Azas Pemungutan Pajak

—  Azas Keadilan

—  Azas equality: Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

—  Azas certainty: Penetapan pajak hendaknya tidak sewenang-wenang, jadi wajib pajak harus mengetahui kapan membayar dan batas waktu pembayaran.

—  Azas convenience of payment: Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada saat memperoleh penghasilan.

—  Azas economy: Secara ekonomi, biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul.

—  Azas Manfaat

— Pengenaan pajak hendaknya seimbang dengan keuntungan (manfaat) yang didapat wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, maka pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi lebih besar.

—  Azas Yuridiksi Pemungutan Pajak

— Azas tempat tinggal: Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 UU PPh).

— Azas kebangsaan: Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

— Azas sumber: Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenai pajak di Indonesian tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

Stelsel Pajak

—  Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

—  Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Apabila pajak itu dikenakan terhadap penghasilan misalnya, maka penggenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sungguh-sungguh diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang menggunakan stelsel riil maka sistem pemunggutan pajak dibelakang (neheffing) pemunggutan pajak dilakukan setelah masa atau tahun pajak berakhir.

—  Kelebihannya adalah Bagi wajib pajak maupun fiskus atau pemerintah tidak merasa di rugikan apabila terjadi perubahan terhadap keadaan objek pajak selama masa pajak itu berlangsung karena semua perubahan itu tetap di pertimbangkan dalam penentuan jumlah pajak.

—  Kelemahannya adalah Terlambatnya uang pajak masuk ke dalam kas negara. Hal tersebut terjadi karena uang pajak baru dapat di terima oleh negara setelah masa atau tahun pajak berakhir

—  Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

— Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Fictieve lain yang di gunakan, misalnya bagi wajib pajak yang menerima gaji bulanan penghasilan dalam satu tahun pajak adalah sama dengan penghasilan pada bulan pertama di kalikan dua belas. Stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan (voor heffing).

— Kelebihan adalah Uang hasil pajak segera dapat masuk ke dalam kas negara.

— Kelemahan adalah Merugikan wajib pajak apabila ternyata selama masa atau tahun pajak berjalan terjadi  penurunan penghasilan dari wajib pajak. Sebaliknya juga akan merugikan negara apbila ternyata selama masa atau tahun pajak berlangsung terjadi kenaikan penghasilan dari wajib pajak.

—  Stelsel Campuran

— Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun pajak, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pajak besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besar pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak. Stelsel ini digunakan dalam pajak penghasilan. Hal ini diterapkan pada pemungutan witholding tax (PPh 22 dan PPh 23) yang pada akhir tahun dapat dikreditkan dengan PPh terutang dalam periode setahun.

— Kelebihan adalah Pada awal masa atau tahun pajak uang hasil pajak sudah dapat masuk ke dalam uang kas negara sehingga dapat segera digunakan. Bagi fiskus dan wajib pajak tidak ada yang dirugikan apabila terjadi perubahan terhadap besarnya penghasilan, karena pada akhir masa atau tahun pajak ketetapan pajak pada stelsel fictieve tersebut masih dapat di koreksi.

— Kelemahan adalah Adanya ketetapan yang di lakukan dua kali selama masa atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini akan mengakibatkan adanya pekerjaan, biaya atau tenaga yang digunakan untuk menghitung dan menetapkan utang pajak itu menjadi dua kali lipat. Hal ini tentu tidak efisien.

Sistem Pemungutan Pajak

—  Sistem Self Assestment

— Dalam sistem self assestment, wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Fiskus hanya berperan untuk mengawasi, misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, meneliti kebenaran penghitungan dan meneliti kebenaran penulisan.

— Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kebenaran data yang terdapat di SPT wajib pajak, fiskus dapat melakukan pemeriksaan.

— PPh orang pribadi dan badan serta PPN menggunakan sistem ini.

—  Sistem Official Assestment

— Dalam sistem official assestment, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang.

— PBB menganut sistem ini, karena besarnya pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

—  Sistem Withholding

—  Dalam sistem withholding, pihak ketiga yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungut. Misalnya pihak perusahaan atau pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung berapa PPh yang harus dipotong atas penghasilan yang diterima pegawainya. Kemudian perusahaan atau pemberi kerja tersebut harus menyetorkan, dan melaporkan PPh pegawainya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.

Jenis-jenis Pajak

—  Pajak Pusat

— Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan.

—  Pajak Daerah

—  Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak Pusat

—  Pajak Penghasilan (PPh)

—  PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.

—  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

—  PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya.

—  Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

—  Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

—  Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau

—  Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau

—  Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau

—  Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau

—  Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

—  Bea Meterai

—  Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

—  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

—  PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

—  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

—  BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Pajak Daerah

—  Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

—  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

—  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;

—  Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

—  Pajak Hotel;

—  Pajak Restoran;

—  Pajak Hiburan;

—  Pajak Reklame;

—  Pajak Penerangan Jalan;

—  Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

—  Pajak Parkir.

Pembayaran Pajak

Dasar Hukum

—  Pasal 10 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

—  Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2007

Tempat Pembayaran Pajak

—  Kantor Pos

—  Bank Persepsi

—  Pembayaran dilakukan menggunakan SSP

Pemotongan Pajak

—  Pemotong/pemungut memberikan bukti potong/bukti pungut

—  Pemotong PPh Pasal 21 memberikan bukti potong paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir

Tanggal Jatuh Tempo dan Denda

—  Pasal 7 UU KUP dan Pasal 9 UU KUP

—  Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

—  Pembayaran      : Akhir bulan berikutnya

—  Pelaporan           : Akhir bulan berikutnya

—  Denda   :

—  2% per bulan (pembayaran)

—   Rp. 500.000,-  (pelaporan)

SPT Masa selain PPN dan PPh Pasal 25

—  Pembayaran      : Tanggal 10 bulan berikutnya

—  Pelaporan           : Tanggal 20 bulan berikutnya

—  Denda   :

—  2% per bulan (pembayaran)

—  Rp. 100.000,- (pelaporan)

—  Tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari Sabtu/Minggu/hari libur nasional, pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Contoh

Wajib Pajak PT  ABC melakukan aktivitas terkait dengan kewajiban pajak pada bulan Mei 2010 sebagai berikut:

—  SPT Masa PPh Pasal 21 bulan April 2010 dengan nilai pelaporan Rp25.450.000,- disetorkan pada tanggal 12 Mei 2010 dan dilaporkan pada tanggal 21 Mei 2010.

—  SPT Masa PPh Pasal 25 bulan April 2010 senilai Rp56.260.000,- dibayarkan pada tanggal 16 Mei 2010 dan dilaporkan pada tanggal 24 Mei 2010.

—  SPT Masa PPN bulan April 2010 yang menunjukkan kurang bayar Rp120.630.000,- dilunasi pada tanggal 16 Mei 2010 dan dilaporkan pada tanggal 23 Juni 2010.

Contoh

—  PPh Pasal 21

Jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Bila pada bulan Mei 2010 tanggal 10 jatuh pada hari Sabtu maka tanggal jatuh temponya menjadi hari Senin tanggal 12 Mei 2010. PT ABC menyetor PPh Pasal 21 tepat pada tanggal jatuh tempo sehingga tidak dikenakan sanksi bunga. Tanggal jatuh tempo pelaporan PPh Pasal 21 adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Bila tanggal 20 Mei jatuh pada hari libur Nasional (tanggal merah), maka jatuh tempo pelaporan bergeser menjadi tanggal 21 Mei 2010. PT ABC melaporkan SPT PPh Pasal 21 bulan April 2010 pada tanggal 21 Mei 2010 yang berarti tepat pada tanggal jatuh tempo. Dengan demikian, tak ada sanksi denda Pasal 7 untuk PPh Pasal 21.

Contoh

—  PPh Pasal 25

Tanggal jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 25 April 2010 adalah tanggal 15 Mei 2010. Sementara itu PT ABC membayar pada tanggal  16 Mei 2010 yang berarti terlambat 1 hari. Keterlambatan satu hari ini dibulatkan ke atas menjadi satu bulan sehingga sanksi bunganya adalah :

                2% x 1 bulan x Rp56.250.000,- = Rp1.125.000,-

Tidak ada pelaporan karena ada pembayaran PPh Ps 25

Contoh

—  PPN

Penyetoran PPN dilakukan pada tanggal 16 Mei yang berarti tidak ada keterlambatan karena tanggal jatuh tempo penyetoran PPN adalah akhir bulan berikutnya. Dengan demikian sanksi bunga tidak dikenakan.

SPT Masa PPN April 2010 disampaikan tanggal 23 Mei 2010 sehingga pelaporan PPN ini terlambat. Sanksi denda Pasal 7 yang dikenakan adalah Rp500.000,-.

AUDITING Chapter 8

BAB VIII

BUKTI  AUDIT , PROSEDUR DAN DOKUMENTASI AUDIT

A.       BUKTI AUDIT

1.      Pengertian Bukti Audit

Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor dalam pembuatan kesimpulan (opini) dibuat. Bukti audit termasuk di dalamnya adalah: (1). catatan akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan, dan (2). Informasi lainnya yang berhubungan/terkait dengan catatan akuntansi dan pendukung alasan logis dari auditor tentang laporan keuangan yang layak. Untuk itu, auditor harus memperoleh bahan bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat..

2.      Tujuan Audit

Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan.

3.      Asersi Manajemen Dalam Laporan Keuangan

SA Seksi 326 paragraf 03 menyebutkan berbagai asersi yang terkandung dalam laporan keuangan. Asersi tersebut dapat bersifat implisit maupun eksplisit. Asersi manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar berikut ini:

a.       Asersi Keberadaan atau Keterjadian

b.       Asersi Kelengkapan

c.       Asersi Hak dan Kewajiban

d.       Asersi Penilaian atau Alokasi

e.       Asersi Penyajian dan Pengungkapan

SA Seksi 326-Bukti Audit

Standar Pekerjaan Lapangan Ketiga

Bukti audit merupakan suatu konsep yang fundamental di dalam audit, dan hal itu dinyatakan dalam standar pekerjaan lapangan ketiga. Ikatan Akuntan Indonesia (2001: 26 pr. 1) menyatakan bahwa :

“Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.”

Bukti audit didasarkan atas standar pekerjaan lapangan ketiga. Ada empat kata penting dalam standar tersebut, yaitu:

1.         Bukti Audit

a.       Data akuntansi berupa jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta buku pedoman akuntansi, memorandum, dan catatan tidak resmi, seperti daftar lembaran kerja (work sheet)  yang mendukung alokasi biaya, perhitungan dan rekonsiliasi secara keseluruhan merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan.

b.       Informasi penguat meliputi segala dokumen seperti cek, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi, dan pernyataan tertulis dari pihak yang mengetahui; informasi yang diperoleh auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik; serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor yang memungkinkannya untuk menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat.

2.         Kesesuaian dan Kecukupan Bukti

Cukup atau tidaknya bukti audit berkaitan dengan kuantitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Pertimbangan profesional auditor memegang peranan yang penting. Ada beberapa factor yang mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menetukan cukup atau tidaknya bukti audit:

a.       Materialitas dan Resiko

b.       Risiko audit

c.       Faktor Ekonomi

d.       Ukuran dan Karakteristik Populasi

3.         Kompetensi Bukti Audit

Kompetensi bukti audit berhubungan dengan kualitas atau keandalan data akuntansi dan informasi penguat. Kompetensi informasi penguat dipengaruhi oleh beberapa faktor:

a.    Relevansi, bukti audit harus berkaitan dengan tujuan audit.

b.    Sumber,bukti audit yang berasal  dari sumber di luar organisasi klien pada umumnya merupakan bukti yang tingkat kompetensinya dianggap tinggi.

c.    Ketepatan waktu,berkaitan dengan tanggal berlakunya bukti yang diperoleh oleh auditor.

d.    Objektivitas, bukti objektif umumnya lebih andal dibandingkan dengan bukti yang bersifat subjektif.

4.         Bukti Audit Sebagai Dasar yang Layak untuk Menyatakan Pendapat Auditor

Pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti audit dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a.    Pertimbangan professional

b.    Integritas manajemen

c.    Kepemilkikan publik versus terbatas

d.    Kondisi keuangan

Tipe Bukti Audit

1.    Tipe Data Akuntansi

a.       Pengendalian Intern Sebagai Bukti

Pengendalian intern yang dibentuk dalam setiap kegiatan perusahaan dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

b.       Catatan Akuntansi Sebagai Bukti

Catatan akuntansi merupakan bukti audit bagi auditor mengenai pengolahan transakasi keuangan yang telah dilakukan oleh klien.

2.       Tipe Informasi Penguat

a.       Bukti Fisik

b.       Bukti Dokumenter

·      Bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar yang bebas yang dikirimkan langsung kepada auditor.

·      Bukti dokumenter yang dibuat pihak luar yang bebas yang dismpan dalam arsip klien.

·      Bukti dokumenter yang dibuat dan disimpan dalam organisasi klien.

c.       Perhitungan Sebagai Bukti

·      Footing, yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan vertikal.

·      Cross-footing, yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan horizontal.

·      Pembuktian ketelitian perhitungan biaya depresiasi dengan cara menggunakan tarif depressiasi yang digunakan oleh klien.

·      Pembuktian ketelitian penentuan taksiran kerugian piutang usaha, laba per saham yang beredar, taksiran pajak perseroan, dan lain-lain.

d.       Bukti Lisan

e.       Perbandingan

f.        Bukti dari Spesialis

Jenis Bukti Audit

Dalam memutuskan prosedur-prosedur audit manakah yang akan digunakan, auditor dapat memilihnya dari ketujuh kategori umum bukti audit. Kategori-kategori ini, dikenal sebagai jenis-jenis bukti, disajikan sebagai berikut:

a.         Pengujian fisik (physical examination)‏

b.         Konfirmasi (confirmation)

Ada tiga jenis konfirmasi yaitu:

·         Konfirmasi positif

·         Blank confirmation.

·         Konfirmasi negatif

c.         Dokumentasi (documentation)‏

Menurut sumber dan tingkat kepercayaan bukti, bukti dokumenter dapat dikelompokkan sebagai berikut:

·         Bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar dan dikirim kepada auditor secara langsung.

• Bukti dokumenter yang dibuat pihak luar dan dikirim kepada auditor melalui klien.
• Bukti dokumenter yang dibuat dan disimpan oleh klien.

d.         Prosedur analitis (analytical procedures)‏

e.         Wawancara kepada klien (inquiries of the client)‏

f.          Hitung uji (reperformance)‏

g.         Observasi (observation)‏. 

Keputusan yang Harus Diambil Oleh Auditor Berkaitan dengan Bukti Audit

Dalam proses pengumpulan bukti audit,auditor melakukan 4 pengambilan keputusan yang saling berkaitan, yaitu:

1.         Penentuan prosedur audit yang akan digunakan

a.    Hitung penerimaan kas yang belum disetor pada tanggal neraca dan awasi uang kas tersebut sampai dengan saat penyetoran ke bank.

b.    Mintalah cut-off bank statement dari bank kira-kira untuk jangka waktu dua minggu setelah tanggal neraca.

c.    Lakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan yang diselenggarakan oleh klien.

2.         Penentuan Besarnya Sampel

3.         Penentuan Unsur Tertentu yang Dipilih Sebagai Anggota Sampel

4.         Penentuan Waktu yang Cocok untuk Melaksanakan Prosedur Audit

B.       PROSEDUR AUDIT

       Prosedur audit (audit procedures) adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Adapun jenis-jenis prosedur audit adalah:

1.       Inspeksi dokumen dan catatan (inspection of documents and records)

a.       Pemeriksaan bukti pendukung (vouching) meliputi: (1) Pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi (2) mendapatkan serta memeriksa dokumentasi yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Prosedur vouching digunakan untuk mendeteksi adanya salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari seharusnya dalam catatan akuntansi.

b.       Penelurusan (tracing) yang sering disebut sebagai penelusuran ulang, auditor (1) memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan (2) menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi (jurnal dan buku besar). Arah pengujian ini berawal dari dokumen menuju ke catatan akuntansi.

2.       Inspeksi aktiva berwujud (inspection of tangible assets) meliputi pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumberdaya berwujud.

a.       Pengamatan (observtion)

b.       Permintaan keterangan (Inquiry)

c.       Konfirmasi (confirmations)

d.       Perhitungan ulang (Recalculation)

e.       Pelaksanaan ulang (Reperformance)

f.        Prosedur analitis (analytical procedures)

g.       Teknik audit berbantuan komputer (Computer-assisted audit techniques/CAAT).

C.       PROGRAM AUDIT (AUDIT PROGRAM)

       Standar audit yang berlaku umum menyatakan bahwa dalam merencanakan audit, auditor harus mempertimbangkan sifat, luas, dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan serta harus mempersiapkan suatu program audit tertulis untuk setiap audit. Program audit tersebut menyatakan bahwa prosedur audit yang diyakini oleh auditor merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan audit. Bentuk program audit akan sangat beragam tergantung pada kondisi audit, praktik, serta kebijakan kantor akuntan tersebut.

       Maksud suatu program audit adalah untuk mengatur secara sistematis prosedur audit yang akan dilaksanakan selama audit berlangsung. Auditor menentukan tujuan audit spesifik yang telah dikembangkan berdasarkan asersi audit ketika mengembangkan program audit.

Kertas Kerja (Working Papers)

Kertas kerja sebagai catatan yang disimpan oleh auditor tentang prosedur audit yang ditetapkan pengujian yang dilaksanakan, informasi yang diperoleh dan kesimpulan tentang masalah yang dicapai dalam audit. Adapun jenis kertas kerja meliputi:

1.         Kertas kerja neraca saldo/ merupakan kertas kerja yang paling penting di dalam audit. 

a.       Karena menjadi mata rantai penghubung antara akun buku besar klien dan item-item yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

b.       Memberikan dasar untuk pengendalian seluruh kertas kerja individual

c.       Mengidentifikasi kertas kerja spesifik yang memuat bukti audit bagi setiap item laporan keuangan. 

2.         Skedul dan analisis; digunakan secara bergantian untuk menggambarkan setiap kertas kerja yang memuat bukti yang mendukung item-item dalam kertas kerja neraca saldo. 

a.       Memoranda audit dan dokumentasi informasi penguat, merujuk pada data tertulis yang disusun oleh auditor dalam bentuk naratif. Memoranda meliputi komentar atas pelaksanaan prosedur audit yang meliputi (1) lingkup pekerjaan (2) temuan-temuan (3) kesimpulan audit.

b.       Ayat jurnal penyesuaian dan reklasifikasi. Ayat jurnal penyesuaian merupakan koreksi atas kesalahan klien sebagai akibat pengabaian atau salah penerapan GAAP, sedangkan ayat jurnal reklasifikasi berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang benar dengan saldo akun yang sesuai.

 Isi Kertas Kerja

Kertas Kerja biasanya berisi dokumentasi yang memperlihatkan:

1. Telah dilaksanakan standar pekerjaan lapangan pertama yaitu pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik.

2. Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan kedua yaitu pemahaman memadai atas pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan.

3. Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan ketiga yaitu bukti audit telah diperoleh, prosedur audit telah ditetapkan, dan pengujian telah dilaksanakan , yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

Tipe Kertas Kerja

1.    Program audit (audit program)

2.    Working trial balance

3.    Ringkasan jurnal adjustment

4.    Skedul utama (lead schedule atau top schedule)

5.    Skedul pendukung (supporting schedule)